jump to navigation

BAGAIMANA MENJADI FASILITATOR YANG BAIK September 14, 2008

Posted by siswoyo22 in Tak Berkategori.
add a comment

I. PENDAHULUAN.

Fasilitator adalah mereka yang ditugasi untuk melakukan fasilitasi dalam proses pembelajaran. Sebutan fasilitator biasanya digunakan dalam proses pembelajaran orang dewasa, dan metoda yang dipakai dalam proses ini adalah metoda andragogi. Metoda ini dirancang mengacu pada pendidikan orang dewasa, suatu model  pendidikan yang mengutamakan penggalian, pendalaman, pengembangan, pegejawantahan  pengalaman dan potensi individu secara optimal.

Beberapa tahapan yang dilakukan dalam metoda ini yakni mengalami, mengemukakan, mengolah, melakukan simpulan, serta diakhiri dengan aplikasinya. Dalam akronim yang lebih mudah untuk diingat disingkat dengan  AKOSA (Alami, Kemukakan, Olah, Simpulkan dan Aplikasikan ).

 

Dengan kata lain tugas fasilitator dalam sebuah proses pembelajaran orang dewasa hakekatnya mengantarkan peserta didik untuk menemukan sendiri isi atau materi pelajaran yang ditawarkan atau yang disediakan melalui /oleh penemuannya sendiri.

 

Sudah barang tentu untuk dapat menemukaan substansi materinya, perlu dibimbing atau dirangsang oleh orang lain utamanya fasilitator maupun anggota lain dalam kelompok tersebut. Peserta belajar sendirilah yang menemukan dan mengolahnya.

 

Kolb menegaskan bahwa belajar hakekatnya merupakan proses membangun pengetahuan melalui transformasi pengalaman. Suatu proses belajar dapat dikatakan berhasil bila dalam diri individu terbentuk pengetahuan, sikap, ketrampilan atau kebiasaan baru yang secara kualitatip lebih baik dari sebelumnya melalui sebuah proses yang disebut dengan proses pembelajaran. Proses pembelajaran yang baik adalah proses pembelajaran yang memungkinkan para pembelajar aktif melibatkann diri secara keseluruhan proses baik  secara mental maupun secara fisik.

 

Untuk menawarkan dan menyediakan materi ajar dalam mengantarkan peserta didik agar dapat menemukan substansi materinya, kemampuan fasilitator melakukan komunikasi dan mempresentasikan pemikirannya dalam sebuah proses pembelajaran sangat penting. Tanpa kemampuan komunikasi yang baik, serta kemampuan melakukan peresentasi yang baik, proses transfer ide tidak akan terjadi sehingga niscaya prosess itu akan berhasil.

 

Di dalam melakukan komunikasi itulah nampaknya juga diperlukan cara atau strategi yang harus digunakan agar tujuan pembelajaran bagi orang dewasa dapat tercapai. Penguasaan strategi belajar mengajar harus dikuasai dengan benar.

 

Strategi pembelajaran berkaitan dengan teknik-teknik penyajian pelajaran  (Roestiyah : 2001 :v), suatu pengetahuan tentang cara-cara mengajar yang dipergunakan dalam rangka proses pembelajaran. Kesemuanya itu tentunya berangkat dari etika dan moral baik sebagai prasyarat mutlak yang harus dipunyai oleh seorang fasilitator.

Etika dan moral berkaitan sekali dengan aspek sikap dan perilaku. Sikap dan perilaku dapat dilihat dari manifestasi kepemimpinan, disiplin, integritas, kerjasama dengan peserta didik serta prakarsa untuk mengelola kelas dengan baik agar tujuan pembelajaran dapat dicapai.

 

Dikaitkan dengan organisasi yang   mampu berkembang seiring dengan perkembangan lingkungan yang senantiasa berubah dimana organisasi harus selalu mampu untuk mengembangkan kapasitasnya untuk menciptakan masa depan yang baik, maka  tujuan akhir pembelajaran hakekatnya adalah menciptakan organisasi pembelajar (learning organization) yang oleh Peter Senge (1990) didefinisikan sebagai “suatu organisasi dimana orang-orangnya secara terus menerus meningkatkan kapasitas mereka untuk mencapai tujuan yang mereka dambakan, dimana pola pikir baru dipelihara, aspirasi kolektif dibiarkan bebas, dan dimana orang-orang secara terus menerus belajar untuk bagaimana belajar besama-sama”.

 

Dengan demikian pertanyaan bagaimana menjadi fasilitator yang baik  ?.

Nampaknya jawaban yang paling sederhana adalah bahwa ada 2 (dua) variabel determinan yang mempengaruhi  yakni :

  1. Sikap dan perilaku fasilitator
  2. Kemampuan akademik fasilitator.

Sikap dan perilaku berkaitan dengan etika dan moral fasilitator dengan indikator :  

  1.  
    1. Disiplin, kepemimpinan;
    2. Integritas;
    3. Kerjasama dan prakarsa;

Kemampuan akademik berkaitan dengan :

a.     Penguasaan  substansi mata ajar yang dipilihnya.

b.     Mampu berkomunikasi dengan baik, serta dapat mentransfer buah pikirannya kepada orang lain melalui kemampuan melakukan presentasi yang baik.

c.      Menguasai strategi pembelajaran yang memungkinkan para pembelajar aktif melibatkan diri dalam keseluruhan proses baik secara mental maupun fisik, yang dikenal sebagai pembelajaran interaktif.

Dan tujuan akhir pembelajaran adalah mampu memberikan motivasi menuju tercapainya organisasi pembelajar ( learning organization).

II. SIKAP PERILAKU DAN KOMPETENSI AKADEMIK

1. SIKAP DAN PERILAKU FASILITATOR

Secara garis besar sikap dan perilaku fasilitator berkaitan dengan disiplin dan kepemimpinan, bagaimana fasilitator mengolah waktu, tanggung jawab, membangun jejaring kerja serta bagaimana memperlakukan peserta didik secara proporsional.

Faktor integritas berkaitan dengan kejujuran, ketegasan dan kepatuhan pada norma dan etika, sedangkan kerjasama dan prakarsa berkaitan sekali dengan bagaimana fasilitator mau menerima pendapat yang berkembang dalam proses belajar mengajar, tidak mendikte atau mendominasi kelas, mampu mengajukan pertanyaan dan memberikan saran secara berimbang, mampu mengendalikan diri sesuai dengan situasi dan lingkungan.

 

Pemahaman terhadap sikap dan perilaku yang baik akan bermuara pada pencapaian tujuan pembelajaran sebagaimana yang diharapkan dalam proses belajar mengajar orang dewasa.

 

2. KOMPETENSI AKADEMIK

 a. Penguasaan substansi materi ajar.

Sebagaimana telah diuraikan dalam pendahuluan bahwa agar peserta didik dapat menemukan sendiri isi materinya, terlebih dahulu seorang fasilitator berkewajiban untuk menyampaikan/memberikan materi pelajaran, baik dalam pengertian yang lengkap maupun secara garis besar dari content materi yang ada. Untuk dapat menawarkan materi tersebut secara baik tentunya substansi materi ajar harus dikuasai.

 

Untuk dapat melakukan pengajaran dengan baik sehingga muatan substansinya dapat terarah sesuai dengan tujuannya, maka seorang fasilitator harus mampu membuat skenario pembelajaran agar dapat  melakukan penyajian secara sistematis dengan cara menyusun :

1.     Garis-Garis Besar Program Pembelajaran (GBPP) yang merupakan uraian-uraian pokok setiap materi ajar dan mengandung komponen-komponen deskripsi singkat, tujuan pembelajaran, pokok bahasan, indikator hasil belajar, metode, media, waktu yang dibutuhkan, serta sumber kepustakaan.

2.     Satuan Angka Pelatihan (SAP), merupakan jabaran lebih rinci dari GBPP diatas yang memuat mata pelatihan, deskripsi singkat, tujuan pembelajaran, pokok dan sub pokok bahasan, alokasi waktu, serta strategi penyajian yakni kegiatan yang berisi langkah-langkah penyajian tiap materi, alokasi waktu yang dibutuhkan tiap langkah,  serta media yang dipakai.

Dengan menyusun GBPP dan SAP diharapkan fasilitator dapat mengantarkan materi ajar dengan baik dan tidak kehilangan materi ajar karena waktu.

 

b. KEMAMPUAN MELAKUKAN KOMUNIKASI & PRESENTASI.

b.1.   KEMAMPUAN MELAKUKAN KOMUNIKASI

Komunikasi secara umum dapat diartikan sebagai proses penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan dengan menggunakan media dan cara penyampaian informasi yang difahami oleh kedua fihak, serta saling memiliki kesamaan arti lewat transmisi pesan secara simbolik ( Marpaung : 5). Sebagai suatu proses penyampaian informasi, para individu yang terlibat dalam kegiatan komunikasi khususnya komunikator perlu merancang dan menyajikan informasi yang benar dan tepat sesuai setting komunikasi, dan informasi tersebut disajikan dengan mengunakan bahasa yang sesuai dengan situasi komunikasi dan tingkat nalar penerimaan lawan komunikasi.

 

Dalam tataran awal pembelajaran, komunikasi awal yang dilakukan adalah menghilangkan “barier komunikasi” antar peserta  dalam kelompok belajar dengan menciptakan komitmen belajar dalam kelompok. Dengan komitmen belajar ini dapat diciptakan suasana pembelajaran yang lebih kondusif sehingga semua fihak memperoleh manfaat yang optimal dari proses pembelajaran yang berlangsung sehingga tercipta proses pembelajaran yang berkualitas.

Untuk lebih meningkatkan jalinan komunikasi, akan lebih baik lagi apabila fasilitator mengetahui kecenderungan gaya belajar para peserta, sehingga dapat memanage peserta dengan lebih baik.

Berdasarkan buku Kajian Paradigma ada 4 (empat) gaya belajar (Kajian Paradigma 2005:16) yakni :

1.         Diverger, dengan gaya belajar ini sangat tepat dalam melihat situasi konkrit dari berbagai sudut pandang. Pendekatan yang dilakukan lebih pada mengamati daripada mengambil langkah tindakan.

2.         Assimilator, dengan gaya belajar ini lebih tepat dalam memahami sejumlah besar informasi dan mengartikannya ke dalam bentuk yang konkrit dan logik.

3.         Converger, dimana gaya belajar ini lebih tepat menemukan penggunaan-penggunaan praktis atas ide-ide dan teori-teori.

4.         Accomodator, yaitu tipe yang mempunyai kemampuan untuk belajar dari pengalaman lainnya.

 

Dengan memahami gaya belajar peserta, fasilitator akan mengetahui kelemahan dan kekuatan  dan kemudian akan mendapatkan manfaat yang besar.

 

Berkaitan dengan kemampuan melakukan komunikasi, secara umum keberhasilan komunikasi dipandang dari ketercapaian tujuan komunikasi yang dapat dinilai dari :

1.         Kepercayaan penerima pesan terhadap komunikator serta ketrampilan komunikator berkomunikasi sesuai tingkat nalar komunikan.

2.         Daya tarik pesan dan kesesuaian pesan dengan kebutuhan komunikan.

3.         pengalaman yang sama tentang isi pesan antara komunikator dengan komunikan.

4.         Kemampuan komunikan menafsirkan pesan, kesadaran, dan perhatian komunikan akan kebutuhannya atas pesan yang diterima.

5.         Setting komunikasi yang kondusif (nyaman, menyenangkan dan menantang).

6.         Sistem penyampaian pesan berkaitan dengan metoda dan media yang sesuai dengan jenis indera penerima pesan.

Penguasaan komunikasi yang baik antara fasiliator dengan peserta didik yang dilatar belakangi gaya belajar masing-masing akan mengantarkan pada tujuan pembelajaran sebagaimana yang diharapkan.

 

b. 2.  KEMAMPUAN MELAKUKAN PRESENTASI.

Presentasi khususnya presentasi lisan merupakan bagian komunikasi dimana dalam proses komunikasi ini ada inti yang dikomunikasikan (content), ada proses komunikasi (metoda), dan media penyajian ( alat bantu). Presentasi adalah komunikasi antara penyaji (presenter) dengan sekelompok pendengar (audience) dalam situasi teknis, saintifik atau profesional untuk satu tujuan tertentu dengan menggunakan teknik sajian dan media presentasi yang terencana ( Marpaung :13).

 

Kegagalan utama dalam presentasi biasanya terjadi karena bahan/data sajian kurang lengkap, urutan dan pengorganisasian serta isi penyajian tidak jelas, pemilihan kata, pengucapan dan intonasi bahasa kurang jelas, penjelasan isi yang bertele-tele kurang fokus akibat penyaji tidak meringkas sari presentasi, data tidak tepat dan bahkan sudah out of date, penyaji kurang menguasai teknik presentasi dengan baik karena kurang latihan serta gangguan suara lain pada saat dilakukan presentasi.  

Sebaliknya bagaimanakah agar presentasi dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan ?. 

Untuk memaksimalkan suatu presentasi penyaji harus mengusahakan agar presentasinya menarik peserta sejak awal, sajikan presentasi secara sistematis dan jelas. Penjelasan yang diberikan diberikan harus sesuai dengan tingkat nalar pendengar, sajikan dengan bukti yang cukup dan berikan contoh yang dapat mendukung argumentasi penyaji, dan tentukan tindak lanjut.

Beberapa tahapan yang dilakukan :

  1. Tahapan persiapan.
  2. Tahapan penyajian lesan.

 

Pada tahap persiapan  dilakukan analisis  pendengar dan situasi penyajian lesan. Analisis pendengar berkaitan dengan siapa dan bagaimana kaitannya dengan pendengar ( kelompok usia, latar belakang pendidikan, jumlah peserta), sedangkan situasi penyajian berkaitan dengan situasi (setting) tempat penyajian yang akan digunakan (setting waktu, alat bantu yang tersedia).

 

Tahap penyajian lesan berkaitan dengan bagaimana menentukan tujuan presentasi dari aspek kebutuhan pendengar (apakah bidang seni, pengetahuan, politik atau yang lainnya). Berkaitan dengan alokasi waktu prioritaskan mana yang “must know, should know dan nice to know”.

Kembangkan tujuan yang SMART sesuai dengan latar belakang pendengar dan hasil yang ingin dicapai.

 

Beberapa langkah yang harus dilakukan adalah :

  1. Tahap pengumpulan bahan penyajian lesan.
  2. Tahap seleksi dan penentuan inti presentasi.
  3. Tahap memilih, mengembangkan dan menggunakan alat bantu.
  4. Tahap pengembangan pembukaan presentasi.
  5. Tahap penutup suatu penyajian lesan.
  6. Tahap latihan  penyajian “gladi bersih”.
  7. Tahap penyajian presentasi lisan.

 

Pada saat penyajian berlangsung senantiasa pikirkan isi penyajian (content), siapa pendengar anda (audience) dan apa tujuan penyajian anda (purpose).

Gunakan kartu anda, berikan perhatian kepada seluruh audience, sajikanlah presentasi yang hidup, antusias, bersahabat dan sikap yang tulus. Jadilah anda diri sendiri, sesuaikan volume dengan kapasitas ruangan, tukarlah posisi selama penyajian, variasikan antara duduk, berdiri dan bergerak, bicaralah lambat, variasikan kecepatan bicara anda, volume suara dan intonasi, sajikan isi informasi berdasarkan kemampuan peserta.

 

Awali dengan perkenalan secara singkat, fokuskan pada tema penyajian serta latar belakang judul, sebab saat itulah anda memotivasi pendengar terhadap sajian anda. Sajikan dengan urutan focusing tentang topik yang akan disajikan, Informing tentang isi topik sajian, dan defocusing yakni rangkuman apa yang baru dsajikan.

Gunakan alat bantu yang telah dipersiapkan dan dikuasai penggunaanya, dan akhiri ucapan terima kasih.

 

Waktu yang disediakan agar dialokasikan:

a.     Pembukaan (introduction) sekitar 10 % dari total waktu.

b.     Paparan inti penyajian (content of talk) 75 – 85 % dari total waktu.

c.      Penutup (closing)  5 % dari total waktu.

d.     Tanya jawab dapat pada saat presentasi atau akhir penyajian.

c. PENGUASAAN STRATEGI PEMBELAJARAN.

Roestiyah dalam “Strategi belajar mangajar” menyatakan bahwa salah satu langkah untuk memiliki strategi harus menguasai teknik penyajian, yang biasanya juga disebut sebagai metode mengajar.Teknik penyajian adalah suatu pengetahuan tentang cara-cara mengajar yang dipergunakan oleh instruktur, atau teknik yang dipergunakan untuk menyajikan bahan pelajaran agar dapat dipahami oleh peserta didik.

 

Dalam pendidikan orang dewasa dimana pengajar berfungsi sebagai fasilitator / teman belajar (co-learner), proses pembelajaran yang baik adalah pembelajaran yang memungkinkan para pembelajar aktif melibatkan diri dalam keseluruhan proses baik secara mental maupun secara fisik, yang lebih dikenal dengan pembelajaran interaktif.

Model pembelajaran ini mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

  1. Adanya variasi kegiatan klasikal, kelompok dan perorangan;
  2. Keterlibatan mental (pikiran dan perasaan) siswa/ peserta didik tinggi;
  3. Dosen/ Instruktur/Tutor berperan sebagai fasilitator, narasumber serta manajer kelas yang demokratis;
  4. Menerapkan pola komunikasi banyak arah;
  5. Suasana klas yang fleksibel, demokratis, menantang dan tetap terkendali oleh tujuan;
  6. Potensial dapat menghasilkan instruksional dan dampak pengiring lebih efektif;
  7. Dapat digunakan di dalam dan di luar kelas/ ruangan.

 

Teknik penyajian  atau model penyajian adalah sebagai berikut :

1.      Model berbagi informasi yang tujuannya menitik beratkan pada proses komunikasi dan diskusi melalui interaksi argumentatif yang sarat penalaran. Termasuk dalam rumpun ini adalah Model orientasi, model Sidang Umum, model Seminar, model Konferensi kerja, Simposium, model Forum dan model  Panel.

2.      Model belajar melalui pengalaman yang tujuannya menitik beratkan pada proses pelibatan dalam situasi yang memberi implikasi perubahan perilaku yang sarat nilai dan sikap sosial. Termasuk di dalamnya adalah Model Simulasi, model bermain peran (role playing), model sajian situasi.

3.      Model pemecahan masalah yang tujuannya menitik beratkan pada proses pengkajian dan pemecahan masalah melalui interaksi dialogis dalam situasi yang sarat penilaian induktif. Termasuk dalam rumpun ini adalah model Curah pendapat, model Riuh Bicara, model Diskusi Bebas, model Kelompok, model Okupasi, dan model Studi kasus.

Dalam proses pembelajaran ini akan dicontohkan beberapa model yang berkaitan model berbagi informasi, model belajar melalui pengalaman, dan model pemecahan masalah yaitu :

  1. Model Seminar.
  2. Model Panel.
  3. Model Simulasi, Model Bermain Peran
  4.  Model Curah Pendapat, Model Diskusi Bebas.

 

1. MODEL SEMINAR.

Seminar adalah kegiatan belajar mengajar yang melibatkan sekelompok orang yang mempunyai pengalaman dan pengetahuan yang mendalam atau dianggap mendalam tentang sesuatu hal, dan membahas hal tersebut bersama-sama dengan tujuan agar setiap peserta dapat saling belajar dan berbagi pengalaman dengan rekannya.

Dengan demikian maka kata kunci seminar adalah :

  1. Sekelompok orang (peserta didik, pakar, pengajar);
  2. Memiliki pengatahuan dan pengalaman mendalam (expert)
  3. Saling belajar dan berbagi pengalaman.

Dalam proses belajar mengajar penekanan pada “belajar untuk dapat menjadi seorang expert dengan segala sifat dan atributnya”.

 

l      Mengapa model ini dipilih?

Ada beberapa hal yang ditemukan apabila model ini dipilih yaitu berpikir runtut dan logis, dialog secara rasional dan tidak emosional, memiliki keberanian mengemukakan pendapat di depan umum.

 

Secara teoritik seminar lebih banyak dipengaruhi oleh teori belajar kognitif dimana belajar merupakan proses yang melibatkan perubahan persepsi dan pemahaman tentang sesuatu hal dalam diri peserta didik. Seminar juga banyak dipengaruhi teori humanistik yang sangat mementingkan pengalaman dalam proses penumbuhan pengetahuan dan sikap peserta.

 

Sebagai proses belajar bersama  yang memberikan sajian, peserta bertanya peserta lain mendengarkan, dan pada akhir ada kesimpulan dan bahkan ada rekomendasi sepanjang ada sesuatu yang harus ditindak lanjuti.

Pada saat disampaikan pandangan, ada yang meminta penjelasan dan klarifikasi, ada yang mendengarkan dan menyimak, sebagian menyetujui dan bahkan ada yang berpendapat lain menyangkut pandangan. Seminar hakekatnya adalah teori belajar kognitif.

l      Kekuatan dan kelemahan model seminar.

         Kekuatan:

1)     Membantu pengajar melatihkan pertumbuhan sikap positif dalam diri peserta didik, sekaligus memperkaya pengetahuan mereka disuatu bidang ilmu.

2)     Memberikan kesempatan untuk berinteraksi secara kreatif dengan orang lain.

           Adapun kelemahan:

1)     Model ini hanya dapat dilakukan apabila peserta didik telah mengatahui teori-teori tentang topik seminar.

2)     Sulit digunakan dalam kondisi yang tidak kondusif (suasana tidak demokratis, peserta cenderung diam).

l      Pengorganisasian dalam seminar  :

1)     Topik pembicaraan yang diangkat dari tema dan tujuan.

2)     Ada penyaji/pembicara, pembahas dan peserta.

3)     Moderator yang bertugas sebagai pengatur lalu lintas pembicaraan serta penyimpul kesimpulan.

4)     Notulis

5)     Narasumber

6)     Pembicara tamu (keynote speaker).

 

l      Langkah-langkah:

a.     Moderator memperkenalkan topik seminar, pembicara dan menjelaskan aturan main.

b.     Pembicara menyajikan makalah.

c.      Moderator mengatur dialog dan tanya jawab, peserta bertanya, pembicara menanggapi.

d.     Moderator menyimpulkan hasil diskusi.

e.     Notulis merangkum hasil.

 

2. MODEL PANEL.

Diskusi panel merupakan salah satu bentuk diskusi yang melibatkan beberapa pembicara kunci yang disebut panelis. Dengan dipandu oleh Moderator, para panelis mencoba membahas masalah-masalah kontroversial yang potensial mengundang pendapat yang bertentangan.

Pengertian kontroversial adalah masalah yang timbul yang menimbulkan berbagai tanggapan dilihat dari berbagai segmen tertentu. Dengan demikian untuk menyatakan sesuatu sebagi kontroversial harus mempunyai dasar teori tertentu.

Model ini dapat dilakukan dalam bentuk yang rieel maupun simulatip bergantung pada hakikat masalah yang dibahas.

 

·              Mengapa diskusi panel ?

Latar belakang pengetahuan dan lingkungan akan mempengaruhi seseorang dalam melihat suatu permasalahan, sehingga tidak dapat dihindari adanya kontroversi pendapat atau lebih dikenal dengan pendapat yang saling bertentangan.

 

Kemampuan kontroversial ini perlu dilatihkan dan dibiasakan agar nantinya menjadi dapat warganegara yang toleran terhadap perbedaan pendapat. Hasil ini merupakan esensi dari nilai demokratis yang  harus ditumbuh kembangkan dalam masyarakat.

 

¨            CIRI model Diskusi Panel.

  1. Topik berbagai masalah yang kontroversial.
  2. Jumlah peserta 20 – 40 orng.
  3. Panelis ditunjuk dari peserta dan sebagai pembicara (bisa 2 orang).
  4. Ada moderator yang mengatur lalu lintas pembicaraan.
  5. Panelis dan moderator dipilih floor.
  6. Ada peserta yang ditunjuk sebagai pengamat.

 

Langkah-langkah.

1)     Pada tahap pendahuluan moderator memperkenalkan topik dan panelis serta menjelaskan aturan main.

2)     Moderator menyampaikan ilustrasi masalah sesuai topik, meminta pendapat kepada semua panelis dan menggali lebih dalam pendapat panelis terhadap pertanyaan.

3)     Moderator mengundang pendapat peserta dan memandu respon dari panelis terhadap semua pertanyaan peserta.

4)     Moderator menyimpulkan hasil diskusi dan menutup diskusi.

5)     Pengamat memberikan pandangan tentang jalannya diskusi.

 

3. Model SIMULASI.

Model ini bertujuan untuik melatih peserta untuk mengembangkan berbagai ketrampilan baik intelektual, sosial, motork melaui situasi buatan sehingga bebas resiko.

Simulasi adalah melakukan peragaan, visualisasi, mempraktekkan, sehingga dilihat dari partisipasi sangat tinggi.

Tujuan simualsi untuk mempraktekkan tanpa mendapatkan resiko.

Bentuk simualsi ditentukan oleh tujuan yaitu skills yang diharapkan.

¨                  CIRI

1)     Peserta 5 – 10 orang

2)     Topik ketrampilan.

3)     Persiapan dengan menentukan ketrampilan yang akan disimulasikan.

4)     Menyusun skenario dan prosedur kegiatan.

5)     Menyiapkan alat-alat, membagi kelompok dan menyiapkan lembar kerja.

6)     Pada tahap pelaksanaan menjelaskan skenario simulasi.

7)     Melakukan kegiatan inti yakni menyajikan model ketrampilan yang akan disimulasikan.

8)     Diakhiri dengan kelompok mendemonstrasikan ketrampilan yang dilatih dan kelompok lain mengamati dan memberikan komentar.

 

 

 

 

4. Model CURAH PENDAPAT.

Curah pendapat atau brainstorming adalah cara mendapatkan ide yang banyak dari sekelompok orang dalam waktu singkat.

Tujuan mengembangkan daya imajinasi dan juga mengembangkan daya kreativitas berpikir.

Berpikir kreatif adalah cara berpikir dengan menggunakan berbagai alternatif.

 

Dalam berpikir kreatif dikenal dua model yaitu divergent dan convergent.

Divergent berpikir dengan kegiatan analytical yaitu temuan baru, sedangkan convergent pertanyaanya adalah bagaimana kita melaksanakan.

¨                  CIRI.

1)     Jumlah peserta tidak terlalu besar, paling besar 15 orang.

2)     Setiap peserta bebas mengemukakan gagasan yang muncul di benaknya.

3)     Stiap gagasan akan diterima dan diinvetarisasi dan peserta lain tidak boleh memberikan komentar langsung.

4)     Semua peserta mendiskusikan dan mengevaluasi gagasan yang sudah diinventarisir.

5)     Selanjutnya ditemukan gagasan tertentu yang dianggap baik (feasible).

6)     Inventarisasi gagasan dengan [pengelompokan gagasan yang feasible dilakukan, gagasan yang layak diperhatikan dan gagasan yang kontroversial.

7)     Waktu 45 – 60 menit.

 

Dengan strategi pembelajaran yang dikuasai oleh fasilitator sebagaimana tersebut diatas akan memungkinkan para pembelajar aktif melibatkan diri dalam keseluruhan proses baik secara mental maupun fisik.

KESIMPULAN.

Dari berbagai penjelasan diatas dapatlah disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

  1. Pengertian fasilitator yang baik hakekatnya sangat ditentukan oleh bagaimana sikap dan perilaku fasilitator yang berkaitan dengan etika dan moral fasilitator dalam melaksanakan proses belajar mengajar dalam sebuah kegiatan diklat.
  2. Disamping etika dan moral sebagai landasan dasar yang fundamental, variabel kompetensi akademik merupakan determinan yang lain.
  3. Penguasaan substansi materi, kemampuan menyajikan bahan ajar dan gagasan, kemampuan berkomunikasi dengan baik serta penguasaan strategi pembelajaran yakni model-model pembelajaran interaktif sebagai akibat diterapkannya metoda pembelajaran andragogi merupakan indikator dari kompetensi akademik.
  4. Dengan penguasaan dua varibel pokok tersebut diatas, maka proses belajar mengajar diharapkan akan dapat menghasilkan organisasi pembelajaran yakni   “suatu organisasi dimana orang-orangnya secara terus menerus meningkatkan kapasitas mereka untuk mencapai tujuan yang mereka dambakan, dimana pola pikir baru dipelihara, aspirasi kolektif dibiarkan bebas, dan dimana orang-orang secara terus menerus belajar untuk bagaimana belajar besama-sama”.

 

PENUTUP.

Demikian paparan singkat dalam menjawab sebuah pertanyaan “bagaimanakah menjadi fasilitator yang baik ?”.

Semoga ada manfaatnya.

 

                                              kota beribadat, medio maret duaribuenam.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

 

Suparman, Atwi, 1997, Model-model Pembelajaran Interaktif, STIA LAN, Jakarta.

 

Roestiyah, 2001, Strategi Belajar Mengajar, Rineka Cipta, Jakarta.

 

Senge, Peter, 2002, Disiplin Kelima, buku pegangan, Interaksara, Batam.

 

NN, 2006, Kajian Paradigma modul Dklatpim II, Lembaga Administrasi Negara, Jakarta.

 

Depdagri, 2001, Himpunan Referensi Penyusunan Modul Pembelajaran, Jakarta.

 

 

 

Ooo000oo0

 

 

 

 

 

REFORMASI BIROKRASI MENUJU PELAYANAN EFEKTIF DAN EFISIEN KEPADA MASYARAKAT (lanjutan) Februari 23, 2008

Posted by siswoyo22 in Tak Berkategori.
add a comment

IV. Kesimpulan /penutup.

Dari uraian tersebut diatas maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1.     Bahwa reformasi diarahkan pada perubahan masyarakat yang termasuk didalamnya masyarakat birokrasi, ke arah kemajuan. Dalam pengertian ini perubahan masyarakat diarahkan pada development.

2.     Perubahan masyarakat berkaitan dengan norma-normanya.

3.     Development adalah perkembangan yang tertuju pada kemajuan keadaan dan hidup anggota masyarakat. Dengan demikian maka perubahan masyarakat dijadikan sebagai peningkatan martabat manusia, sehingga hakekatnya perubahan masyarakat berkait erat dengan kemajuan masyarakat.

4.     Dilihat dari aspek perkembangan masyarakat tersebut maka  terjadilah keseimbangan antara tuntutan ekonomi, politik, sosial dan hukum, keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta konsensus antara prinsip-prinsip dalam masyarakat.

5.     Dalam melakukan perubahan atau reformasi, bukan saja terbatas pada proses dan prosedur, tetapi juga mengaitkan perubahan pada tingkat struktur, sikap dan tingkah laku / etika (the ethics being).

6.     Perubahan etika berkaitan dengan perubahan budaya organisasinya, yang pelaksanaannya seharusnya dilakukan sebagai langkah awal dalam melaksanakan reformasi birokrasi.

7.     Birokrasi harus dikembalikan lagi untuk hanya terfokus kepada fungsi, tugas prinsip pelayanan publik (public service), harus netral dan bukan sebagai alat politik, sehingga ia bebas  untuk bersinergi dan berinteraksi dengan customer’s oriented yang pada hakikatnya adalah kepentingan pelayanan untuk masyarakat dan  bebas dari intervensi kekuatan politik.

Untuk melaksanakan konsep etika sebagaimana tersebut diatas maka strategi yang dilakukan adalah :

a.     Membangun iklim etika dalam organisasi publik.

b.    Mengembangkan Ethics Audit,

c.     Mengembangkan training program etika pemerintahan, dengan  harapan dapat menjamin  sosialisasi dan internalisasi etika bagi pegawai.

d.    Mengembangkan  standar berperilaku yang membatasi tindakan aparat publik, dengan cara meregulasi standar-standar perilaku yang telah menjadi prioritas dalam mengelaborasi nilai-nilai dasar moral.

e.     Menjamin   integritas etika dalam pekerjaan sehari-hari dengan cara menciptakan lingkungan kerja yang menjamin transparansi dan integritas etika, rekrutmen  dan promosi berdasarkan meryt system dan pertimbangan etika, membuat regulasi, kontrol, dan rotasi jabatan yang ketat, dan membuat kebijakan-kebijakan yang transparan yang dapat meminimalisir konflik.

f.     Mengambil tindakan tegas  terhadap bentuk-bentuk penyelewengan.  

Ooo000ooo       

Daftar Pustaka   

Gaspersz, Vincent, 2002, Sistem Manajemen Terintegrasi, Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. 

Milwan, dkk, 2007, Etika Penyelenggara Negara, Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara, Jakarta. 

Nursadi Harsanto, 2007, Penerapan Budaya Kerja Aparatur Pemerintah, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, Jakarta. 

Putra, Fadilah, dan Saiful Arif, 2001, Kapitalisme Birokrasi, Puspek Averroes, Penerbit LkiS, Yogyakarta. 

Rozi, Syafuan, 2006, Zaman Bergerak, Birokrasi Dirombak, Pustaka pelajar, Yogyakarta. 

Sugiyanto, dkk, 2004, Etika dalam Penyelenggaraan Negara, Lembaga Administrasi Negara, Jakarta. 

Susanto, Astrid.S, 1977, Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial, Binacipta, Bandung. 

Tjokrowinoto, Moeljarto, 2001, Birokrasi dalam Polemik, Pustaka Pelajar offset, Yogyakarta. 

Toha, Mifthah, 1999, Desakralisasi Birokrasi Publik, dalam Menyoal Birokrasi Publik, Balai Pustaka Jakarta. 

Wignyosoebroto, Soetandyo, 1999, Liquidasi Kekuasaan Birokrasi Publik, dalam Menyoal Birokrasi Publik, Balai Pustaka, Jakarta.

REFORMASI BIROKRASI MENUJU PELAYANAN EFEKTIF DAN EFISIEN KEPADA MASYARAKAT (lanjutan) Februari 20, 2008

Posted by siswoyo22 in Tak Berkategori.
add a comment

III. Pembahasan

Kata reformasi sampai saat ini masih menjadi idola atau primadona yang didambakan perwujudannya oleh sebagian besar masyarakat Indonesia yang diarahkan pada terwujudnya efisiensi, efektivitas, dan clean government. Reformasi ini diarahkan pada perubahan masyarakat yang termasuk didalamnya masyarakat birokrasi, dalam pengertian perubahan ke arah kemajuan. Dalam pengertian ini perubahan masyarakat diarahkan pada development (Susanto, 180). Karl Mannheim sebagaimana disitir oleh Susanto menjelaskan bahwa perubahan masyarakat adalah berkaitan dengan norma-normanya. Development adalah perkembangan yang tertuju pada kemajuan keadaan dan hidup anggota masyarakat, dimana kemajuan kehidupan ini akhirnya juga dinikmati oleh masyarakat. Dengan demikian maka perubahan masyarakat dijadikan sebagai peningkatan martabat manusia, sehingga hakekatnya perubahan masyarakat berkait erat dengan kemajuan masyarakat. Dilihat dari aspek perkembangan masyarakat tersebut maka  terjadilah keseimbangan antara tuntutan ekonomi, politik, sosial dan hukum, keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta konsensus antara prinsip-prinsip dalam masyarakat (Susanto: 185-186).

Khan (1981) memberi pengertian reformasi sebagai suatu usaha perubahan pokok dalam suatu sistem birokrasi yang bertujuan mengubah struktur, tingkah laku, dan keberadaan atau kebiasaan yang telah lama.

Sedangkan Quah (1976) mendefinisikan reformasi sebagai suatu proses untuk mengubah proses, prosedur birokrasi publik dan sikap serta tingkah laku birokrat untuk mencapai efektivitas birokrasi dan tujuan pembangunan nasional. Aktivitas reformasi sebagai padanan lain dari change, improvement, atau modernization.

Dari pengertian ini, maka reformasi ruang lingkupnya tidak hanya terbatas pada proses dan prosedur, tetapi juga mengaitkan perubahan pada tingkat struktur dan sikap tingkah laku (the ethics being). Arah yang akan dicapai reformasi antara lain adalah tercapainya pelayanan masyarakat secara efektif dan efisien. 

Istilah efektivitas dan efisiensi merupakan konsep engineering yang diadaptasi dari sektor privat, yang kemudian dalam perkembangannya diterapkan dalam sektor publik yakni pemerintah. Apabila membicarakan efektivitas dan efisiensi maka harus dihubungkan dengan sasaran dan tujuan yang ingin dicapai dari kegiatan tersebut. 

Dalam pelayanan publik apabila kedua hal diperbandingkan maka efektivitas jauh lebih penting dari efisiensi. Suatu pelayanan publik yang tidak efisien masih dapat dimaklumi sepanjang pelayanan itu efektif bagi masyarakat (Putra :19).

Efektivitas dapat dilihat dari 3 pendekatan yakni (Putra:22)

o     Pendekatan Sasaran (goal approach), mengukur efektivitas dari segi output.

o     Pendekatan Sumber (system resource approach), melihat dari inputnya

o     Pendekatan Proses (process approach), yakni menekankan pada faktor internal organisasi publik, seperti efisiensi dan iklim organisasi.

Akan tetapi walaupun pelayanan publik lebih menekankan efektivitas daripada efeisiensi, dalam tataran praktis konsep efektivitas tidak dapat dipisahkan dari konsep efisiensi. Unsur efisiensi adalah salah satu determinan untuk mengetahui apakah suatu kegiatan  bisa dikategorikan efektif atau tidak sebagaimana pendekatan ketiga.

Sementara itu Birokrasi diartikan sebagai kekuasaan atau pengaruh dari para kepala dan staf biro pemerintah. Dalam pengertian selanjutnya birokrasi adalah pegawai pemerintah, yang menjalankan dan menyelenggarakan tugas yang ditentukan oleh konstitusi, menjalankan program pembangunan, pelayanan publik, dan penerapan kebijakan pemerintah, yang biasanya disebut pegawai Sipil (Rozi:10). Dalam hal di Indonesia lebih dikenal dengan istiah Aparatur Pemerintah.

Aparatur pemerintah adalah orang-orang yang dipercaya  dan diberi mandat oleh negara  dan rakyat untuk mengelola pemerintahannya guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian maka efektivitasnya harus diukur berdasarkan sejauh mana kemampuan pemerintah meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, dan ukurannya antara lain adalah seberapa tinggi tingkat pelayanan kepada masyarakat baik dibidang kesehatan, pendidikan dan lainnya (Gaspersz:203).

Birokrasi  dalam pengertian keseharian selalu dimaknai institusi resmi yang melakukan fungsi pelayanan terhadap kebutuhan dan kepentingan masyarakat (Tjokrowinoto:112). Segala bentuk upaya pemerintah dalam mengeluarkan produk kebijakannya semata-mata dimaknai sebagai manifestasi dari fungsi melayani orang banyak. Walaupun persepsi ini mengandung titik–titik kelemahan, namun sampai saat ini pemerintah yang diwakili oleh institusi birokrasi tetap saja diakui sebagai motor penggerak pembangunan. Pemaknaan birokrasi sebagai organ pelayanan bagi masyarakat luas tentu merupakan pemaknaan yang bersifat idealis, dan pemaknaan ideal terhadap fungsi pelayanan yang diperankan birokrasi tidaklah  bisa menjelaskan  orientasi birokrasi.

Pola patron-client yang kental menjadikan ciri birokrasi menjadi berdampak mematikan inisiatif masyarakat, kualitas pelayanan masyarakat menjadi tidak efisien, karena praktek birokrasi yang terlalu hirearkis sehingga keputusan selalu ada di pejabat atas. Hal ini akan berakibat juga kreativitas, inisiatif dan sikap kemandirian birokrasi dalam memberikan pelayanan menjadi kurang, sehingga pelayanan dinilai oleh masyarakat menjadi lamban dan berbelit-belit. Segi yang lain terjadilah pelayanan yang high cost karena agar cepat client diwajibkan untuk memenuhi persyaratan-persyaratan yang sengaja dibuat agar menyulitkan pelanggan (Rozi:127).

Birokrasi di Indonesia masih tampak menjaga jarak sosial (social distance) yang terlalu jauh dengan kelompok sasarannya yakni publik dan pengguna jasa layanan, sehingga rakyat  nyaris dalam situasi yang tidak berdaya  (powerless) dan tidak memiliki pilihan ( Tjokrowinoto:33). Dengan kondisi yang demikian itulah maka  penerapan organisasi pelayanan publik yang berorientasi  pada kemanusiaan akan sulit dilakukan. Budaya dasar birokrasi lebih banyak bersandar pada etos feodalisme.

Lalu pertanyaanya bagaimana upaya yang dilakukan agar birokrasi mampu melaksanakan misi utama yakni memberikan pelayanan secara efektif dan efisien kepada masyarakat. 

Jawabannya harus dengan melakukan perubahan atau reformasi, bukan saja terbatas pada proses dan prosedur, tetapi juga mengaitkan perubahan pada tingkat struktur, sikap dan tingkah laku / etika (the ethics being).

Upaya reformasi yang berkaitan dengan proses dan prosedur relatif lebih mudah dilakukan, karena sebagian besar berkait dengan proses adminiistrasi, akan tetapi yang lebih fundamental adalah bagaimana melakukan perubahan sikap dan perilaku (the ethics being), sehingga birokrasi sebagai mesin pemerintah dapat berjalan dengan baik menuju ke tujuan yakni meningkatnya kesejahteraan masyarakat tanpa melakukan hal-hal yang tidak baik yang  bertentangan dengan moral dan etika.

Dimensi etika berkaitan dengan  skill based issues yang selama ini kurang tersentuh sebagai wacana perubahan. Terlebih di Indonesia dimana masyarakatnya adalah masyarakat paternalistik yang banyak bergantung pada dimensi para pemimpin sebagai panutan, termasuk didalamya dalam melakukan tugas penyelenggaraan negara.

Dalam konteks ini etika merupakan nilai-nilai moral yang mengikat seseorang atau sekelompok orang dalam mengatur sikap, perilaku tindakan dan ucapannya dalam melaksanakan tugas, kewenangan dan fungsinya. Suatu profesi selalu memerlukan landasan etika yang menjadi acuan untuk bertindak anggotanya sehingga citra, kehormatan dan eksisitensinya terjaga.

Pernyataan moral merupakan sesuatu yang normatif ( Milwan : 5), pernyataan normatif berarti mengandung penilaian apa yang baik dan apa yang buruk. Sebagaimana disitir dari Sunaryati Hartono, makna etika mengandung moral, keinginan untuk maju, semakin sejahtera dan semakin makmur dan hidup tertatur damai, sebagai perilaku, baik masyarakat dan negara.

Oleh karenanya maka setiap penyelenggara negara harus berakhlak mulia, tepat janji, jujur, disiplin, adil, taat hukum, hati-hati dan cermat, sopan santun, dan kesetaraan. Untuk dapat melakukan itu maka perubahan cara berfikir birokrasi harus dilakukan.

Perubahan etika ini akan berkaitan dengan perubahan budaya organisasinya yakni budaya yang diperlakukan sebagai sikap dan perilaku individu dan kelompok aparatur negara yang dilandasi oleh nilai-nilai yang diyakini kebenarannya dan telah menjadi sifat serta kebiasaan dalam melaksanakan tugas pekerjannya setiap hari. Pelaksanaan budaya kerja ini seharusnya dilakukan sebagai langkah awal dalam melaksanakan reformasi birokrasi.

Birokrasi sebagai komponen pemerintah harus dikembalikan lagi untuk hanya terfokus kepada fungsi, tugas prinsip pelayanan publik (public service).
Birokrasi harus netral dan bukan sebagai alat politik, sehingga ia bebas  untuk bersinergi dan berinteraksi dengan customer’s oriented yang pada hakikatnya adalah kepentingan pelayanan untuk masyarakat. Netral dalam arti siap menjadi pelayan publik yang bebas dari intervensi kekuatan politik.

Untuk melaksanakan konsep etika sebagaimana tersebut diatas maka Denhardt sebagaimana dikutip oleh Sugiyanto (2004: 30) melakukan strategi sebagai berikut:

1.     Membangun iklim etika dalam organisasi publik, strategi ini mengisyaratkan pentingnya membangun perilaku etis aparat publik melalui kekuatan kepemimpinan (strong leadership) dalam menciptakan iklim beretika, sehingga etika dijadikan sesuatu yang bernilai dan mendorong upaya ke arah penciptaan  komunikasi yang terbuka. Karena bagaimanapun terlebih di Indonesia pemimpin adalah model bawahannya.  Mengelola etika bukan sekedar membuat standar-standar berperilaku dan merekrut pegawai yang berkarakter moral tetapi juga termasuk menganalisis budaya organisasi, kerja sama untuk membangun budaya  yang menjadikan nilai yang tinggi akan integritas etika, mengembangkan kebijakan, prosedur serta sistem yang memungkinkan anggotanya mempunyai integritas etika.

2.     Mengembangkan Ethics Audit,  yakni suatu metode untuk menilai standar moral yang  dijadikan pedoman perilaku dalam organisasi dan termasuk penilaian untuk mereview aktivitas orang-orang dalam organisasi.

3.     Mengembangkan training program etika pemerintahan, dengan harapan dapat menjamin  sosialisasi dan internalisasi etika bagi pegawai. Termasuk didalamnya adalah membangkitkan semangat moral para aparat untuk menjadikan etika sebagai acuan berperilaku melalui komunikasi.

4.     Mengembangkan  standar berperilaku yang membatasi tindakan aparat publik, dengan cara meregulasi standar-standar perilaku yang telah menjadi prioritas dalam mengelaborasi nilai-nilai dasar moral.

5.     Menjamin   integritas etika dalam pekerjaan sehari-hari dengan cara menciptakan lingkungan kerja yang menjamin transparansi dan integritas etika, rekrutmen  dan promosi berdasarkan meryt system dan pertimbangan etika, membuat regulasi, kontrol, dan rotasi jabatan yang ketat, dan membuat kebijakan-kebijakan yang transparan yang dapat meminimalisir konflik.

6.     Mengambil tindakan tegas  terhadap bentuk-bentuk penyelewengan.

Dengan demikian maka dimensi etika dalam pemerintahan harus dipahami secara jelas dan benar bahwa etika  adalah disiplin ilmu yang mempelajari prinsip-prinsip moral dan bagaimana prinsip-prinsip moral tersebut dapat diterapkan. Oleh karenanya dalam etika bukan sekedar formulasi norma-norma  yang akan disepakati bersama akan tetapi juga berbicara mengenai strategi aplikasi dan pentingnya aspek manajerial yang akan menjadikan etika sesuatu yang dinamis dan realistik.

REFORMASI BIROKRASI MENUJU PELAYANAN EFEKTIF DAN EFISIEN KEPADA MASYARAKAT Februari 12, 2008

Posted by siswoyo22 in Pelayanan Publik.
add a comment

I. Pendahuluan

Reformasi birokrasi menjadi bagian penting ketika dikaitkan dengan pelayanan yang efektif dan efisien kepada masyarakat. Makna ini lebih jelas ketika mengkaitkannya dengan misi aparat birokrasi yang bertujuan  memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat, dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sehingga bisa memberikan kesejahteraan dan rasa keadilan pada masyarakat banyak.

Di sisi lain birokrasi sangat sarat dengan banyak tugas dan fungsi, karena tidak saja hanya terfokus kepada pelayanan publik, tetapi juga bertugas dan berfungsi sebagai motor pembangunan dan aktivitas pemberdayaan (public service, development and empowering).

Proses reformasi yang harus dilakukan birokrasi nampaknya bukan hal yang mudah karena harus memformat ulang dengan penuh kritik dan tindakan korektif struktur dan konfigurasi birokrasi itu dari yang serba sakral feodal ke serba rasional dan profesional. Proses reformasi dari berfikir  nuansa serba priyayi (ambtenaar) ke arah  birokrasi dengan konfigurasi otoritas yang rasional (Wignyosoebroto: 11), yang dalam tataran empirik dari  budaya minta dilayani menjadi budaya melayani sebagai abdi masyarakat (public service).

Salah satu ciri birokrasi Weberian  adalah bahwa kekuasaan ada pada setiap hirearki jabatan. Semakin tinggi hirearki tersebut semakin tinggi kekuasaannya. Demikian sebaliknya semakin rendah hirearkinya akan semakin rendah pula kekuasaannya. Rakyat adalah paling rendah hirearkinya sehingga ia tidak mempunyai kekuasaan apapun.

Disiplin birokrasi model Weber menyatakan bahwa hirearki bawah tidak boleh berani atau tidak boleh melawan kekuasaan hirearki atas (Thoha; 21) demikianlah apabila model Weberian ini diterapkan di  Birokrasi Indonesia,  terjadilah sebagaimana apa yang ditemukan oleh Central for Population and Policy Studies Universitas Gadjah Mada Yogyakarta bahwa 55 % aparatur birokrasi melakukan tindakan pembiaran atas keluhan masyarakat sehingga memberikan citra yang buruk terhadap organisasi publik.

Tugas utama pemerintah terhadap rakyatnya yaitu memberikan pelayanan dalam rangka memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh masyarakat. Demikan pentingnya pelayanan publik oleh pemerintah ini sehingga sering dijadikan tolok ukur keberhasilan suatu rezim pemerintah, terlebih sekarang ketika paradigma Good Governance (kepemerintahan yang baik) dikedepankan dimana akuntabilitas, efektivitas dan efesiensi dijadikan tolok ukur dalam pelayanan sektor publik.

Dari uraian tersebut diatas maka reformasi birokrasi merupakan determinan yang sangat penting untuk diuraikan menuju pelayanan yang efektif dan efisien kepada masayarakat.  

II. Permasalahan

Sebagaimana telah dinyatakan dalam pendahuluan bahwa tugas utama pemerintah adalah memberikan pelayanan dalam rangka memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh masyarakat.

Sementara itu dari banyak hasil kajian bahwa masih dijumpai  keengganan pemerintah untuk melakukan pelayanan dengan baik. sebagai contoh temuan survey yang dilakukan  Central for Population and Policy Studies (CPPS), bahwa aparatur birokrasi melakukan pembiaran atas tuntutan publik; digunakannya birokrasi sebagai alat untuk mengonsentrasikan  sumber-sumber produksi di jaman rezim Orde baru;  politisasi birokrasi publik sehingga keputusan apapun disetujui karena tidak adanya alternatif atau piilhan lain, dan para elit birokrasi memanfaatkan dengan meneruskan tradisi Indonesia sebagai negara ambtenaar dimana birokrasi mengurusi segalanya.

Hal-hal tersebut ditas nampaknya sangat berpengaruh sekali terhadap kehidupan biroikrasi di Indonesia.

Oleh sebab  itu, maka masalah utamanya adalah bagaimana usaha yang dilakukan agar birokrasi mampu melaksanakan misi utama yakni  memberikan pelayanan sebaik-baiknya secara efektif dan efesien kepada masyarakat sehingga dapat  memberikan kesejahteraan dan rasa keadilan pada masyarakat banyak ?.

(bersambung)

Halo dunia! Februari 12, 2008

Posted by siswoyo22 in Tak Berkategori.
1 comment so far

Welcome to WordPress.com. This is your first post. Edit or delete it and start blogging!